JURNAL NGAWI
Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Kemenkop RI, Krisdianto, mengungkapkan pujian besar atas tindakan cepat yang diambil oleh Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dalam mendirikan Koperasi Merah Putih.
Mojokerto saat ini merupakan kabupaten dengan jumlah tertinggi terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang telah bersertifikat dari AHU. Dalam provinsi Jawa Timur, sebanyak 30 koperasi telah memperoleh persetujuan dari AHU dan 19 di antaranya berlokasi di Mojokerto, seperti disampaikan oleh Krisdianto.
Dia mengapresiasi keikhlasan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah melaksanakan program tersebut dengan penuh dedikasi.
Dalam pemeriksaannya di beberapa wilayah, Krisdianto menggambarkan Mojokerto sebagai teladan istimewa, terlebih dalam hal kepemimpinan lokal dan kerjasama antar lembaga.
Krisdianto pun menghadirkan suatu tantangan bagi tim Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta para camat untuk menuntaskan musyawarah desa spesial (musdesus) yang melibatkan semua 304 koperasi di daerah tersebut sebelum batas waktu pada akhir Mei tahun 2025. Ini bertujuan supaya tahapan AHU bisa diselesaikan tepat waktu hingga akhir Juni sesuai dengan target nasional.
Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa program Koperasi Merah Putih adalah ide langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki ikatan emosional serta sejarah dengan pergerakan koperasi di Indonesia.
“Pak Prabowo pada dasarnya memiliki tekad dalam dirinya bahwa selain dari warna Merah Putih, konsep koperasi menjadi prioritas utamanya. Konsep ini merupakan pemikiran asli beliau dan mendapat dukungan penuh dari tiap-tiap Menteri. Oleh karena itu, tak ada sebab apapun bagi kami yang berada di sini atau bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk mempertanyakan visi tersebut. Hingga saat ini, buktinya dapat dilihat melalui usaha gigih dari setiap departemen yang saling bergantian untuk menciptakan serta mengembangkan program ini,” jelasnya.
Program kerjasama ini, sambung Krisdianto, akan sepenuhnya disokong oleh Bank Himbara lewat mekanisme kredit yang mudah senilai Rp. 5 miliar untuk tiap koperasi pedesaan. Dia menggarisbawahi bahwa uang itu adalah bentuk pinjaman, bukannya sumbangan atau hibah, dengan kondisi yang sangat fleksibel. Usaha-usaha dalam koperasi nantinya akan difokuskan pada enam jenis bisnis inti yakni apotek, klinik, layanan tabungan dan pinjaman, warung serbaguna, distribusi barang, serta gudang desa. Di masa mendatang, mereka berencana memperluas jangkauan operasi ke dalam hal-hal seperti dapur masjid (MBG) di setiap koperasi.
“Koperasi Desa bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, mendirikan lapangan kerja baru, memberi akses pada modal, penjualan produk, layanan kesehatan, dan bahan kebutuhan hidup sehari-hari sambil juga memutus mata rantai kemiskinan dan proses hulu- hilir dalam sistem distribusi birokrasi. Apakah itu barang atau jasa, tujuannya agar harga menjadi lebih murah sehingga bisa dinikmati dan dimiliki oleh seluruh warga desa, bukan hanya fokus di perkotaan melainkan mulai bergeser ke pedesaan,” imbuhnya.
Sebagai pengawas utama, kepala desa akan bertindak sebagai ex officio dalam mengontrol operasional koperasi, menjamin bahwa koperasi berfungsi dengan cara yang jujur, tepercaya, serta professional. Pihak pemerintahan setempat akan tetap menyediakan bimbingan sampai nantinya koperasi bisa menciptakan manfaat nyata untuk warga di desa tersebut.
Berdasarkan semangat yang ada di desa demi kemajuan Indonesia, diperkirakan bahwa dengan meluncurkannya koperasi serta aplikasi digital desa akan dapat menguatkan kedaulatan setempat, merangsangkan aliran ekonomi mulai dari lapisan bawah, dan menjadikannya sebagai penggerak pokok dalam proses pembangunan negara. ***
