,
Jakarta
–
Raja Ampat di Papua Barat Daya memiliki keindahan yang menarik banyak wisatawan dunia. Namun, keindahan kawasan yang dijuluki Surga Terakhir di Bumi itu terancam oleh tambang nikel. Analisis Greenpeace menunjukkan aktivitas tambang di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran telah menyebabkan kerusakan lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami.
Tambang nikel ini mendapat penolakan dari banyak pihak sehingga dihentikan sementara.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi khususnya pada sektor pariwisata. “Kita ingin pembangunan apa pun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar dia dalam keterangan pers, Kamis, 5 Juni 2025.
Tiga Langkah Kemenpar
Kementerian Pariwisata (Kemenpar)
mengambil tiga langkah strategis untuk mengatasi isu tambang nikel yang diduga merusak keindahan alam Raja Ampat. Pertama, Kemenpar melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025 bersama DPR RI guna menyerap aspirasi warga dan masyarakat adat.
Dalam dialog dengan maysarakat adat, mereka menyatakan menolak adanya rencana pemberian izin pertambangan baru. “Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif,” katanya.
Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.
Kedua, melakukan audiensi bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Jakarta pada Rabu, 4 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, baik Kemenpar dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat. Kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.
Ketiga, Kementerian Pariwisata juga menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Kamis, 5 Juni 2025 untuk memperkuat langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat. Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan ini akan berfokus pada
quality tourism
, dengan mengedepankan sustainable tourism serta investasi hijau, yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
Widiyanti menyatakan pengembangan pariwisata di Raja Ampat memerlukan fondasi utama kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pembangunan kawasan Raja Ampat, arah kebijakan akan berpedoman pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem.
Pilihan Editor:
Raja Ampat di Panggung Sekolah Pilar
